Seminar Nasional Kebijakan Perpajakan

Dalam APBN 2022 uang pajak kita masih dialokasikan untuk Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 455,62 Triliun, dimana Rp. 122,54 Triliun diantaranya untuk bidang kesehatan termasuk pengadaan vaksin Covid-19. Generasi milenial saat ini adalah calon generasi emas di mana pada tahun 2045 berada di usia produktif dan diproyeksikan mendominasi sekitar 60% dari proyeksi jumlah penduduk pada saat itu. Bayangkan jika 60% generasi emas tersebut membayar pajak, maka APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melesat, fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP DIY Yunipan Nur Yogananta, S.E., M.B.A dalam seminar nasional Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi yang digelar secara daring. Lebih lanjut Yunipan mengatakan bahwa para calon wajib pajak tersebut perlu dibangun kesadarannya dalam membayar pajak. “Edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran pajak yang terintegrasi dan terinteralisasi. Kita memberikan pendidikan kesadaran pajak kepada masyarakat dalam membangun penerus generasi bangsa dengan menunjukkan nilai kesadaran pajak sebagai bela negara dan cinta tanah air” kata Yunipan, Rabu (2/11). Menurutnya, karena dimasa pandemi UMKM sangat terdampak maka diberikan intensif pembebasan pajak cukup membuat laporkan saja sampai akhir 2021 kemarin. Dari pajak Kementerian Keuangan ingin melihat dari UMKM masih eksis dan ingin memberikan fasilitas lebih seperti bagaimana membuat laporan keuangan, atau mengemas produk dengan baik. Diberikan pelajaran kode UMKM agar bisa naik kelas nantinya. Untuk edukasi pajak cukup penting bagi mahasiswa sehingga setelah lulus bisa menyiapkan NPWP melalui NIK.

Sementara itu dosen Fakultas Ekonomi UNY Dr. Ponty Sya’banto Putra Hutama menyampaikan bahwa masalah perpajakan di Indonesia yaitu rendahnya kepatuhan warga akan membayar pajak. “Pada tahun 2018, dari sekitar 131 juta angkatan kerja di Indonesia, hanya terdapat 42 juta wajib pajak yang terdaftar. Hanya sekitar 17,6 juta wajib pajak saja yang wajib menyampaikan SPT” kata Ponty. Kepatuhan yang rendah ini dapat diakibatkan oleh tingginya biaya kepatuhan, tidak terintegrasinya data profil wajib pajak, hingga lemahnya penegakan hukum oleh otoritas pajak. Menurutnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya memiliki sekitar 50.000 pegawai di 2018 padahal jumlah wajib pajak ataupun potensi wajib pajak yang harus dilayani sangatlah besar. Faktor penentu keberhasilan reformasi pajak yaitu pentingnya penerimaan publik, aspek kelembagaan, good tax administratior is good policy, reformasi pajak sistematis dan memperhatikan kebijakan di negara lain. Lanskap pajak kedepan yaitu adanya komitmen untuk mencapai apa yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), upaya melawan praktik penggerusan basis pajak melalui Proyek Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), tuntutan transparansi di sektor pajak khususnya dalam konteks di Indonesia, perubahan lanskap pajak terutama akan terjadi setelah berakhirnya program pengampunan pajak di Indonesia, tren penghormatan atas hak-hak wajib pajak.

Seminar ini merupakan inisiasi dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNY dengan tema "Optimalisasi Pendidikan serta Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebijakan Perpajakan di Indonesia". Kegiatan dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 245 peserta. Menurut ketua panitia seminar Az Zahra Putri Qoyyima mahasiswa memiliki peranan penting dalam meningkatkan   kesadaran masyarakat terhadap kebijakan perpajakan, khususnya dalam hal edukasi   perpajakan. “Peran mahasiswa dalam mewujudkan generasi taat pajak dapat  dikampanyekan dengan menumbuhkan wawasan dalam pembaharuan kebijakan  perpajakan dan kesadaran diri bahwa membayar pajak itu penting, sebab akan berpengaruh   terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia” katanya.

Penulis : Dedy

Editor : Ardi