Workshop Menuju PTN Badan Hukum

PPID Universitas Brawijaya sudah ada sejak 2010 yang bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Demikian dikatakan PPID Pelaksana Universitas Brawijaya Zulfaidah Penata Gama, Ph.D dalam workshop persiapan UNY menuju PTN Badan Hukum di Hotel Amarta Hills Batu Malang, Sabtu (18/6). Menurutnya PPID Universitas Brawijaya tidak dapat bekerja sendirian. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID UB selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Fakultas/ Unit Kerja / Lembaga / Direktorat / Divisi / UPT / maupun dengan Unit Pengelola Informasi yang ada di UB, sesuai dengan ranah kewenangan masing-masing. “Terkait dengan Sistem Informasi yang ada, PPID UB berkoordinasi dengan UPT Sistem dan Teknologi Informasi Khususnya, mampu menyebarluaskan informasi ke jagat maya” kata Zulfaidah. Dosen biologi fakultas MIPA UB tersebut mengatakan PPID Universitas Brawijaya memiliki alur pengaduan yaitu UB Care yang tidak hanya dalam hal pengaduan layanan informasi publik,  tetapi juga melayani pengaduan dari stake holder yang ditujukan kepada seluruh fakultas, lembaga, biro, dan unit kerja di UB.

Kepala Seksi Perencanaan Direktorat Perencanaan Pemeringkatan Humas dan Kerjasama Universitas Negeri Malang Dra. Marsia Palagan memaparkan aturan Peralihan PP PTN Badan Hukum pengelolaan keuangan bagi pembiayaan organ UM tetap berlaku sampai dengan waktu yang ditentukan. Dan yang harus diajukan diantaranya penyusunan dan penetapan regulasi bidang pengelolaan keuangan atau pembentukan organ. “Membentuk Senat Akademik Universitas dan Majelis Wali Amanat adalah salah satu strategi percepatan implementasi” kata Marsia Palagan. Prinsipnya perencanaan tersebut harus efektif dan efisien dengan aktivitas yang direncanakan untuk mencapai target universitas dan penggunaan sumber daya sehemat mungkin.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Humas UNY Prof. Siswantoyo mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk bertukar pikiran dengan perguruan tinggi yang telah lebih dahulu menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. “Dalam rangka mengakselerasi UNY menuju PTN Badan Hukum untuk memperoleh best practice dari Unair yang mendapat peringkat pertama Liga IKU untuk PTN Badan Hukum” katanya. Narasumber dalam workshop kali ini antara lain Wakil Dekan Bidang Hukum dan Sumberdaya FH UB Dr. Aan Eko Widiarto, Kasub Divisi Peraturan dan Keputusan UB Wava Akhirta Putra, SH, Kepala Seksi Perencanaan Direktorat Perencanaan Pemeringkatan Humas dan Kerjasama UM Dra. Marsia Palagan, Auditor Bidang Perencanaan Direktorat Perencanaan Pemeringkatan Humas dan Kerjasama UM Syamsul Arief, S.IP. serta Kasubag Humas UB Kotok Guritno, SE. (Dedy)