Pranata Humas Garda Depan Citra Bangsa

Pranata humas adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan informasi dan kehumasan meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan dan pengembangan pelayanan. Jabatan Fungsional Pranata Humas (JPFH) terbagi dua yaitu Ketrampilan dan Keahlian. Di masa yang akan datang untuk Ketrampilan akan diarahkan ke PPID. Oleh karena itu perlu pembinaan kompetensi pranata humas. Demikian dikatakan Direktur Tatakelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo Hasyim Gautama dalam Bimbingan Teknis Pembinaan JFPH di The Stones Hotel Legian Bali, Kamis (23/6). Menurutnya JPFH perlu dinaungi oleh instansi pembina dalam kegiatannya, bahkan telah diwacanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kedepannya JPFH dapat dipegang oleh PPPK. “Kominfo akan memberikan kewenangan pada instansi untuk membuka akun sebagai adminnya” kata Hasyim. Sementara itu angka kredit yang wajib digunakan oleh JFPH merupakan indikator penilaian kinerjanya sebagai pranata humas.

Sedangkan Pranata Humas Muda Kominfo Asriani Sri Wahyuni memaparkan, kenaikan jabatan harus melalui bimbingan dan pelatihan teknis. Persyaratannya harus mengikuti uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang disusun Kominfo, telah mendapat angka kredit yang dipersyaratkan serta memenuhi persyaratan angka kredit dari unsur pengembangan profesi. “Penulisan makalah ilmiah mempunyai angka kredit yang cukup besar” katanya. Sistematikanya dengan topik yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan serta mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Termasuk penulisan karya ilmiah populer yang mendapatkan angka kredit cukup besar. Bedanya, karya ilmiah ini dapat berupa opini, feature atau reportase investigatif.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dalam sambutannya mengatakan pelatihan ini merupakan subtansi krusial dalam pengelolaan komunikasi publik terutama di era disrupsi informasi saat ini. Sebagai pengelola praktisi komunikasi publik yang berada dalam naungan Kementerian Komunikasi dan Informasi, pranata humas dan pengelola akun media sosial perlu memahami bahwa aktivitasnya berdampak luas. “Kegiatan kehumasan merupakan pekerjaan besar yang berdampak luas membangun kepercayaan publik. Kita perlu menyampaikan pesan-pesan positif dan prestasi kerja pemerintah dengan cara efektif bisa melalui media sosial media massa maupun melalui Interaksi langsung dengan publik” kata Usman Kansong. Tugas keseharian pranata humas bersinggungan dengan membangun dan mengelola reputasi bukan hanya instansi tapi juga negara untuk memperkuat citra bangsa secara konsisten sehingga terbangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan bangsa. Menurutnya di era teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini media memiliki peran penting dalam wujud sebuah negara demokratis. Sebagai salah satu instrumen demokrasi media berperan memberikan informasi kepada masyarakat dengan informasi yang diperolehnya. Harapannya masyarakat akan terdorong untuk secara aktif mengekspresikan ide gagasan dan opininya dalam mendukung proses pembangunan pusat maupun di daerah karena itu demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa masyarakat yang memiliki cukup informasi.

Kegiatan digelar secara luring dengan lebih dari 50 peserta, sedangkan peserta daring diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai instansi dari seluruh Indonesia. UNY mengirimkan dua orang pranata humas untuk mengikuti pelatihan ini yaitu Nur Lailly Tri Wulansari dan Dedy Herdito. Kegiatan diakhiri dengan diskusi tentang banyak hal seperti penulisan karya ilmiah, taktik menaikkan angka kredit hingga prosedur pengusulan kenaikan pangkat melalui Daftar Usulan Pangkat Angka Kredit (Dupak). (Dedy)