English
Dalam rangka memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan aset, Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan workshop dengan tema "Tata Kelola Sarana dan Prasarana". Acara ini menghadirkan narasumber ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta, Hary Eka Surjanta, seorang Auditor Madya yang juga menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (Korwasbid IPP).
Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Hukum UNY Prof. Siswanto mewakili Rektor. Diungkapkan Wakil Rektor bahwa dengan workshop ini diharapkan para pimpinan di UNY punya pemikiran dan mindset yang sama terkait sarana dan prasarana antara lain penyusutan/penghapusan asset dan tingkat Return on Investment (RoI). “Dengan diketahuinya RoI maka akan diketahui kapan asset tersebut sudah tidak feasible digunakan, maka dapat dirancang kapan pengadaan asset yang baru” kata Siswanto, Jumat (1/8/25) di Ballrooml FMIPA UNY.
Menurut Ketua Satuan Pengawas Internal UNY, Dr. Abdullah Taman, sarana dan prasarana merupakan aset vital yang menunjang seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNY. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
"Workshop ini merupakan bagian dari komitmen UNY, melalui SPI, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola universitas yang baik atau Good University Governance," ujar Dr. Abdullah Taman. "Kami memandang perlu untuk secara berkala memperbarui pemahaman dan menyamakan persepsi di antara para pengelola aset di lingkungan UNY mengenai standar dan praktik terbaik dalam manajemen sarana dan prasarana”.
Sementara itu, narasumber utama, Hary Eka Surjanta, memaparkan materi secara komprehensif mengenai siklus pengelolaan barang milik negara, mulai dari aspek tata kelola, permasalahan dalam tata kelola aset, regulasi dan proses bisnis, aset tetap dan akuntansi, sistem informasi manajemen aset (Siman) dan isu penyusutan aset.
"Tata kelola sarana dan prasarana yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal mitigasi risiko. Banyak temuan audit berawal dari kelemahan dalam pencatatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset," jelas Hary Eka Surjanta.
Ia juga menambahkan bahwa BPKP tidak hanya berperan sebagai auditor, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin kualitas (quality assurance) bagi instansi pemerintah. "Kami siap membantu dan memberikan masukan agar pengelolaan aset di UNY dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari risiko penyimpangan," tegasnya.
Workshop yang dihadiri oleh para pimpinan dan staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat fakultas, lembaga, dan unit kerja di lingkungan UNY ini berlangsung interaktif. Para peserta aktif berdiskusi dan berkonsultasi mengenai berbagai tantangan praktis yang mereka hadapi di lapangan.
Dengan adanya kegiatan ini, UNY berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan seluruh asetnya serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian visi dan misi universitas sebagai lembaga pendidikan unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan.
