English
Jurusan Administrasi Publik (AP), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (FIS UNY) gelar kuliah umum dengan tema “Ethics in the Public Sector” dengan menghadirkan Associate Professor Dr. Abdul Jalil Bin Mohamed Ali dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat (1/3/2019) di Aula Gedung IsDB FIS lantai 4 tersebut dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Kajur AP, Dosen dan Mahasiswa AP FIS UNY. Dalam sambutannya dekan FIS UNY, Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag menerangkan bahwa kegiatan ini mampu memperdalam wawasan mahasiswa tentang isu-isu terkait Indonesia dan Malaysia yang akan di paparkan oleh Prof. Jalil dari UiTM Malaysia. Hal senada diungkapkan oleh Kajur AP, Argo Pambudi, M.Si. bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kemiripan sehingga menarik untuk membahas isu-isu terkini dan melakukan studi perbandingan antara kedua negara tersebut
“Kegiatan ini merupakan bagian awal dari kegiatan visiting professor di FIS UNY. Dalam waktu tidak lama lagi akan ada kegiatan visiting professor dari UPSI Malaysia, University of Malaya, dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain mengundang dosen luar negeri sebagai visiting professor, FIS juga mengirim dosen untuk mengajar di Universitas di Malaysia sebagai visiting professor. Saya berharap kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan kegiatan akademik lainnya seperti joint research, credit transfer dan joint publication” ungkap Ajat
Dalam presentasinya, Associate Prof. Jalil Bin Mohamed Ali menjelaskan, administrasi publik merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan warga negara, keputusan yang dibuat atas nama publik, dan keputusan yang dibuat menggunakan sumber-sumber publik. Dalam pembuatan keputusan tentu harus melibatkan publik untuk mendapatkan masukan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang baik dan keputusan yang dibuat akan mendapat dukungan dari publik.
Dosen Faculty of Administrative Science and Policy Studies UiTM tersebut juga menekankan pentingnya menerapkan good governance. Good governance harus dibangun berdasarkan kepentingan organisasi bukan pada kepentingan politik atau pribadi pemimpin sehingga dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Good governance menurut OECD on Public Management and Governance (PUMA) mencakup technical and managerial competence; organizational capacity; reliability; accountability; transparency and open information systems; dan participation.
“Implementasi good governance dapat menciptakan pemerintahan yang efektif. Adapun pemerintahan yang efektif memiliki beberapa ciri yaitu participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equality, effectiveness and efficiency, accountability dan strategic vision” paparnya. (Eko)
