English
Tim Peneliti dari Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bersama kelompok KKRD028 UNY melaksanakan program penguatan literasi politik berbasis GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) kepada masyarakat Padukuhan Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul. Kegiatan yang berlangsung baru-baru ini di Balai Padukuhan Kanigoro ini menjadi upaya nyata untuk menumbuhkan pemahaman politik yang setara, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Riamita Kistiana Devi, mahasiswa Departemen Pendidikan Sosiologi yang bertindak sebagai fasilitator dan narasumber, menggandeng ibu-ibu PKK, pemuda Karang Taruna, hingga para pemilih pemula untuk terlibat aktif. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini menekankan bahwa inklusivitas dalam politik tidak hanya penting dalam konteks pemilu, tetapi juga dalam pengambilan keputusan sehari-hari yang berdampak pada kehidupan warga. Dengan memahami fungsi, hak, dan peran setiap individu, masyarakat diharapkan mampu berkolaborasi mewujudkan lingkungan sosial yang adil dan setara.
Materi yang disampaikan dirancang atraktif melalui berbagai simulasi dan permainan edukatif. Peserta diajak berimajinasi menjadi kepala desa, memahami pengalaman kelompok termarjinalisasi lewat permainan tukar peran, mengenali fungsi lembaga politik melalui aktivitas “Jika Saya Menjadi”, hingga mengidentifikasi perbedaan kodrat dan gender lewat permainan “Choose Me”. Aktivitas “Gamelan Demokrasi” turut menegaskan pentingnya harmoni dan kerja sama dalam praktik politik.
Respon positif datang dari peserta kegiatan. Yoga Setiawan, Ketua Karang Taruna Kanigoro, menyampaikan apresiasinya karena kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi pemuda. Susi Maryani, Ibu Dukuh Kanigoro, juga menilai program ini memberikan manfaat signifikan bagi warganya.
Program berbasis GEDSI ini sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui edukasi politik yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
